detikcom

Samsat Cinere Depok Tidak Transparan

M.Dawat - suaraPembaca
Sabtu, 26/02/2011 11:05 WIB
Jakarta -
Pada tanggal 25 Pebruari saya membayar pajak kendaraan roda dua di Samsat Cinere Depok. Saya sadar sebagai warga Negara yang baik saya harus patuh untuk membayar pajak.

Sesampainya di kantor Samsat Cinere, saya langsung menuju loket pendaftaran dan membawa berkas yang sudah saya persiapkan. Saya datangi loket pembayaran bermaksud menunjukan berkas tersebut ke petugas loket yang berseragam polisi.

Saya diminta uang administrasi sebesar Rp20.000 yang katanya untuk pengesahan BPKB yang pada saat itu sudah saya sertakan surat Pengantar dari leasing. Saya merasa ada yang janggal ketika saya meminta bukti pembayarannya.

Petugas itu tidak memberikannya dengan alasan yang tidak jelas dan terlalu berbelit, tidak transparan. Lalu Petugas itu langsung menyuruh saya untuk antri di loket administrasi dan mengabaikan permintaan saya tadi.

Lalu administrasi memanggil nama saya, dengan rasa penasaran sayapun menanyakan pemungtan biaya yang katanya untuk pengesahan BPKB tadi. Tapi petugas administrasi juga tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal, bahkan menyuruh saya untuk bertanya kembali kepada petugas yang diloket pendaftaran tadi.

Kemudian saya kembali lagi ke loket pendaftaran untuk menemui petugas berinisial T itu dan menanyakan bukti pembayaran itu, akan tetapi jawabanya masih sama. Saya tidak permasalahkan seberapa besar jumlah uang yang diminta, seandainya itu memang suatu kewajiban, saya akan membayarkannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Namun hal tersebut sungguh meresahkan kami sebagai masyarakat kecil. Sungguh aneh Petugas itu, masa rakyat mau berbuat jujur dan patuh hukum saja harus dipermainkan dan dipersulit. Bagaimana negara ini mau bebas dari koruptor?

Mohon dikonfirmasi, karena ini juga menyangkut masyarakat banyak, khususnya saya .

M.Dawat
sawangan Depok
mda39wat@yahoo.com
02199269333


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
84%
Kontra
16%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?