detikcom

Khawatir Peninjauan Permohonan Penurunan Bunga KPR Niaga Lewat

Marudut Ridwan Samosir - suaraPembaca
Jumat, 17/12/2010 16:52 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saya sebagai pengguna kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Niaga sangat kecewa terhadap pelayanan Bank Niaga. Sampai saat ini permohonan saya mengenai penurunan suku bunga tidak ditanggapi sama sekali setelah mengirimkan permohonan melalui email  sebanyak 5 (lima) kali yang saya tujukan ke alamat email ass.jakarta@cimbniaga.co.id dan devi.mardiana@bniaga.co.id serta 1 (satu) kali melalui faksimili yang saya tujukan kepada Bapak Ivan di nomor faks: 021 8298370/69.

Setelah tidak ditanggapi saya mencoba menghubungi nomor telepon 14041 Bank Niaga  dan menyampaikan keluhan saya. Pihak Bank Niaga menjanjikan akan memprioritaskan keluhan saya dan akan dihubungi dalam dua hari kerja.

Akan tetapi sampai hari ini (17 Desember 2010) saya tidak mendapat konfirmasi apa pun dari pihak Bank Niaga baik melalui telepon maupun email. Sementara menurut email yang saya terima per tanggal 10 Juni 2010 dari ibu Dian (ass.jakarta@cimbniaga.co.id), peninjauan kembali suku bunga KPR saya akan jatuh pada tanggal 26 Desember 2010.

Saya khawatir. Tidak adanya tanggapan dari Bank Niaga terhadap permohonan saya hanya akal bulus Bank Niaga saja sampai batas waktu 26 Desember 2010 terlewati. Sehingga, dengan mudah mengatakan kepada saya bahwa batas peninjauan telah lewat.

Mohon pihak Bank Niaga untuk segera merespon proposal saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Marudut Ridwan Samosir
Jl Cikas Timur 1 Blok C2 No 14
Taman Cikas Bekasi
marudut.samosir@gmail.com
081384096916



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?