detikcom

Pungutan SMP Negeri 137 Jakarta Seikhlasnya Tapi Sedikit Memaksa

Muhammad Mustakim - suaraPembaca
Jumat, 17/12/2010 10:36 WIB
FOTO: /ilus.
Jakarta - Saya menyayangkan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh guru-guru di lingkungan SMP Negeri 137 Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan dengan cara meminta kepada orang tua murid pada saat menerima rapor. Baik rapor tengah semester maupun rapor semesteran dengan alasan untuk biaya beli map dan fotokopi yang jumlah seikhlasnya tapi sedikit agak memaksa.

Di samping itu ada juga pungutan liar yang dimintakan langsung kepada murid-murid yang melakukan kesalahan sehingga didenda harus membayar sebesar Rp 1.000 sampai dengan Rp 5.000.

Hal ini sangat disayangkan sekali mengingat negara kita sedang gencar memberantas korupsi dan pungutan-pungutan liar lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi hal ini dilakukan oleh para guru-guru yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik terhadap anak didiknya.

Melalui kesempatan ini saya minta kepada Kementerian Pendidikan untuk menindak guru-guru di SMP Negeri 137 Jakarta Pusat. Perilaku yang tidak terpuji ini tidak ditiru oleh para murid-murid yang merupakan bibit-bibit penerus bangsa.

Demikian terima kasih.

Muhammad Mustakim
Jl Cempaka Putih Barat V No 11 Jakarta Barat
muhammad@yahoo.com
0214755522


(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?