detikcom

Pungutan SMP Negeri 137 Jakarta Seikhlasnya Tapi Sedikit Memaksa

Muhammad Mustakim - suaraPembaca
Jumat, 17/12/2010 10:36 WIB
FOTO: /ilus.
Jakarta - Saya menyayangkan masih adanya pungutan liar yang dilakukan oleh guru-guru di lingkungan SMP Negeri 137 Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan dengan cara meminta kepada orang tua murid pada saat menerima rapor. Baik rapor tengah semester maupun rapor semesteran dengan alasan untuk biaya beli map dan fotokopi yang jumlah seikhlasnya tapi sedikit agak memaksa.

Di samping itu ada juga pungutan liar yang dimintakan langsung kepada murid-murid yang melakukan kesalahan sehingga didenda harus membayar sebesar Rp 1.000 sampai dengan Rp 5.000.

Hal ini sangat disayangkan sekali mengingat negara kita sedang gencar memberantas korupsi dan pungutan-pungutan liar lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi hal ini dilakukan oleh para guru-guru yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik terhadap anak didiknya.

Melalui kesempatan ini saya minta kepada Kementerian Pendidikan untuk menindak guru-guru di SMP Negeri 137 Jakarta Pusat. Perilaku yang tidak terpuji ini tidak ditiru oleh para murid-murid yang merupakan bibit-bibit penerus bangsa.

Demikian terima kasih.

Muhammad Mustakim
Jl Cempaka Putih Barat V No 11 Jakarta Barat
muhammad@yahoo.com
0214755522


(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Siapakah yang Anda anggap benar dalam kasus APBD DKI 2015?