detikcom

Penyelesaian Tagihan Indovision untuk Bapak Abdurrahman Azzam

Handiomono - Head of Corporate Communication - suaraPembaca
Sabtu, 20/11/2010 10:12 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Menanggapi surat pembaca dari Bapak Abdurrahman Azzam pada detik.com, 11 November 2010 dengan judul "Tagihan Indovision Membingungkan", perlu kami sampaikan bahwa kami telah menghubungi yang bersangkutan dan permasalahan telah diselesaikan dengan baik.

Permasalahan terjadi karena adanya kesalahpahaman mengenai paket tambahan dan periode pembayaran. Tagihan yang diinformasikan adalah untuk periode enam bulan termasuk paket tambahan atas permintaan pelanggan.

Penjelasan detil telah kami sampaikan dan diterima baik oleh Bapak Abdurrahman Azzam pada 15 November 2010. Kini Bapak Abdurrahman Azzam telah dapat menikmati paket tayangan dan tagihan sesuai dengan yang diinginkan.

Handiomono
Head of Corporate Communication
PT MNC SkyVision



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
29%
Kontra
71%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?