detikcom

Peraturan Bank BJB yang Merugikan Nasabah

Yudi - suaraPembaca
Selasa, 16/11/2010 17:36 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saldo pokok pinjaman 26 jutaan. Ketika akan dilunasi saya harus membayar 36 jutaan karena alasan "biaya yang harus dibayar karena nasabah akan melunasi lebih cepat". Sangat merugikan nasabah. 

Terkesan merupakan aturan sepihak yang cenderung merugikan nasabah. Bank Jabar (BJB) berusaha menjerat nasabah agar kesulitan melunasi pinjaman lebih cepat demi keuntungan bunga. Padahal, bunga berkaitan dengan jangka waktu pelunasan.

Bila nasabah ingin melunasi pinjaman lebih cepat sudah selayaknya BJB memotong bunga secara proporsional (misalnya saldo pinjaman plus bunga 1 bulan). BJB malah mengenakan biaya yang memberatkan nasabah.

Sungguh peraturan yang merugikan konsumen. Semoga menjadikan periksa dan terima kasih.

Yudi
RT 3/5 Kelurahan Tegal Munjul Purwakarta
kasalie@yahoo.co.id
087879949054



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Polisi akan Razia dan Bubarkan Sahur on The Road

Dari hari ke hari, Sahur on The Road (SOTR) alias sahur keliling yang awalnya niatnya baik, membagi-bagikan sahur ke warga tidak mampu, kini melenceng semakin meresahkan, melakukan vandalisme hingga pembacokan. Terakhir Senin (21/7) dini hari, beberapa korban pembacokan kelompok SOTR berjatuhan. Polda Metro Jaya akan merazia, membubarkan hingga menindak kelompok SOTR yang melakukan tindak pidana. Bila Anda setuju dengan tindakan Polda Metro Jaya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?