detikcom

Peraturan Bank BJB yang Merugikan Nasabah

Yudi - suaraPembaca
Selasa, 16/11/2010 17:36 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saldo pokok pinjaman 26 jutaan. Ketika akan dilunasi saya harus membayar 36 jutaan karena alasan "biaya yang harus dibayar karena nasabah akan melunasi lebih cepat". Sangat merugikan nasabah. 

Terkesan merupakan aturan sepihak yang cenderung merugikan nasabah. Bank Jabar (BJB) berusaha menjerat nasabah agar kesulitan melunasi pinjaman lebih cepat demi keuntungan bunga. Padahal, bunga berkaitan dengan jangka waktu pelunasan.

Bila nasabah ingin melunasi pinjaman lebih cepat sudah selayaknya BJB memotong bunga secara proporsional (misalnya saldo pinjaman plus bunga 1 bulan). BJB malah mengenakan biaya yang memberatkan nasabah.

Sungguh peraturan yang merugikan konsumen. Semoga menjadikan periksa dan terima kasih.

Yudi
RT 3/5 Kelurahan Tegal Munjul Purwakarta
kasalie@yahoo.co.id
087879949054



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 05/03/2015 10:28 WIB
    Demam Akik dan Semangat Kemerdekaan
    Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya (bahan) batu permata jenis giok di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tidak tanggung-tanggung berat giok yang ditemukan Usman (45th), seorang petani yang beralih profesi menjadi pencari batu permata ini diperkirakan seberat 20 ton.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%
Poling Index »

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD DKI sejak tahun 2012 ke KPK. Setujukah Anda dengan tindakan Ahok ini?