detikcom

Peraturan Bank BJB yang Merugikan Nasabah

Yudi - suaraPembaca
Selasa, 16/11/2010 17:36 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saldo pokok pinjaman 26 jutaan. Ketika akan dilunasi saya harus membayar 36 jutaan karena alasan "biaya yang harus dibayar karena nasabah akan melunasi lebih cepat". Sangat merugikan nasabah. 

Terkesan merupakan aturan sepihak yang cenderung merugikan nasabah. Bank Jabar (BJB) berusaha menjerat nasabah agar kesulitan melunasi pinjaman lebih cepat demi keuntungan bunga. Padahal, bunga berkaitan dengan jangka waktu pelunasan.

Bila nasabah ingin melunasi pinjaman lebih cepat sudah selayaknya BJB memotong bunga secara proporsional (misalnya saldo pinjaman plus bunga 1 bulan). BJB malah mengenakan biaya yang memberatkan nasabah.

Sungguh peraturan yang merugikan konsumen. Semoga menjadikan periksa dan terima kasih.

Yudi
RT 3/5 Kelurahan Tegal Munjul Purwakarta
kasalie@yahoo.co.id
087879949054



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?