detikcom

Peraturan Bank BJB yang Merugikan Nasabah

Yudi - suaraPembaca
Selasa, 16/11/2010 17:36 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saldo pokok pinjaman 26 jutaan. Ketika akan dilunasi saya harus membayar 36 jutaan karena alasan "biaya yang harus dibayar karena nasabah akan melunasi lebih cepat". Sangat merugikan nasabah. 

Terkesan merupakan aturan sepihak yang cenderung merugikan nasabah. Bank Jabar (BJB) berusaha menjerat nasabah agar kesulitan melunasi pinjaman lebih cepat demi keuntungan bunga. Padahal, bunga berkaitan dengan jangka waktu pelunasan.

Bila nasabah ingin melunasi pinjaman lebih cepat sudah selayaknya BJB memotong bunga secara proporsional (misalnya saldo pinjaman plus bunga 1 bulan). BJB malah mengenakan biaya yang memberatkan nasabah.

Sungguh peraturan yang merugikan konsumen. Semoga menjadikan periksa dan terima kasih.

Yudi
RT 3/5 Kelurahan Tegal Munjul Purwakarta
kasalie@yahoo.co.id
087879949054



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?