detikcom

Harga Tiket Bus Harapan Jaya yang Sangat Tinggi

Diana - suaraPembaca
Kamis, 19/08/2010 11:21 WIB
Jakarta - Harga tiket biasa normal dijual Rp 180,000 untuk jurusan Jakarta - Blitar. Namun, sekarang hanya bisa pesan harga tiket dengan down payment (DP) Rp 250,000. Sedangkan harga sebenarnya PO Harapan Jaya belum tuslah harus pesan dengan DP Rp250,000. Kekurangannya nanti kalau mau berangkat diminta membayar kekurangannya.

Pengalaman tahun kemarin DP 200 ribu mau berangkat diminta membayar 200 Ribu lagi. Jadi total 400 ribu. Sekarang harga DP 250 ribu apa mau berangkat jadi 500 ribu?

Saya berharap diumumkan secara nyata dan jelas. Mengapa tiket begitu mahal. Kepada Bapak Menteri tolong ditindak armada bus yang nakal. Harga tiket belum tuslah tapi sudah mencekik leher. Sebagai kaum rakyat kecil sangat dimanfaatkan oleh kondisi begini. Kasihan kita yang rakyat kecil.

Mohon ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang dan terkait. Terima kasih.

Diana
Cikarang Bekasi
rosarosita@yahoo.com
08815114510



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Sabtu, 12/07/2014 02:06 WIB
    Wisma Samudera, Aset Sejarah yang Terbiarkan
    Saat ditawan Belanda di Mentok sekitar tahun 1948, Bung Karno menyempatkan waktu untuk mengunjungi Toboali yang saat itu berstatus sebagai kewedanaan.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?