detikcom

Menanyakan Tarif Pasang Baru PLN di Bojong Gede Cibinong

N Budhi Luhur - suaraPembaca
Rabu, 09/06/2010 14:49 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Saya berencana memasang baru PLN di rumah saya di daerah Bojong Gede Cibinong dengan harga pasang baru sebesar Rp 650,000. Oke, ketika itu saya setujui. Setelah beberapa hari datanglah 'oknum' PLN ke rumah dan dia berkata, "Pak, untuk pasang baru PLN sudah menggunakan system prepaid." Saya bilang, "oke".

Terus dia berkata untuk pemasangan baru PLN dikenakan biaya instalasi untuk 3 titik. Saya jawab oke. Setelah itu saya bertanya untuk ini total biaya yang harus saya keluarkan berapa. Dia berkata jadi total yang harus dbayarkan Rp 1,500,000.

Waduh. Kenapa naiknya besar sekali dari tarif dasar pasang baru. Saya bertanya bukannya untuk KWH dan MCB sudah disediakan PLN dan itu sudah masuk di dalam harga Rp 650,000. 'Oknum' tersebut diam dan mengalihkan pembicaraan biaya tersebut.

"Untuk instalasi, Pak, sepengetahuan saya untuk instalasi 3 titik tidak akan melebihin dari tarif pasang baru," oknum tersebut berkelit itu untuk pembelian kabel, stop contact, dan lain-lain. Hal yang saya khawatirkan adalah setiap pemasangan baru PLN semua instalasi tidak memenuhi nilai standar kelistrikan. Seperti jenis kabel, tahanan kabel, sampai ke hal grounding pun tidak standar.

Saya hanya ingin menanyakan apakah harga pasang baru PLN untuk area Bojong Gede Cibinong benar Rp 1,500,000. Kalau tidak apakah PLN tidak memiliki kontrol untuk hal ini. Atau memang tutup mata dengan adanya pencari rupiah di bawah ataukah ada pembagian jatah dari level atas sampai bawahan?

N Budhi Luhur
Jl Mega Kuningan Lot E4-7 No 1 Jakarta
n.budhi.luhur@gmail.com
08176080311



(msh/msh)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?