detikcom

Masih Ingin Melanjutkan Asuransi Primajaga Rekening Danamon

Adnan - suaraPembaca
Kamis, 01/04/2010 16:36 WIB
FOTO: /ilus ist.
Jakarta - Istri saya sewaktu membuka rekening di Danamon Jl Boulevard Makassar juga ditawarkan Program Primajaga. oleh Customer Service diinformasikan kalau biaya akan di-autodebet dari rekening. Customer Service tidak menjelaskan jika 3 bulan berturut-turut tidak ada setoran maka asuransinya otomatis ditutup.

Pada bulan Januari 2010 ternyata sudah ditutup karena rekening istri saya tidak mencukupi angsurannya. Akhirnya setoran senilai 3 juta lebih menjadi milik asuransi Manulife tanpa ada konfirmasi atau pemberitahuan dari Danamon. Saat kami menanyakan hal ini ke Customer Service Danamon justru kami yang disalahkan tidak membaca keterangan di sertifikatnya. Padahal justru Customer Service yang tidak memberikan informasi yang lengkap.

Pada intinya kami ingin tetap melanjutkan asuransi ini. Namun, info dari Customer Service Danamon pihak Manulife sudah tidak bisa memperpanjang asuransi kami ini. Oleh karena itu mohon bantuan dari pihak Manulife selaku pemilik program Primajaga. Namun, jika permintaan kami ini tidak bisa dipenuhi kami sangat kecewa dengan kinerja Manulife.

Namun, saya yakin Manulife bisa memberikan solusi yang terbaik atas masalah kami ini. Karena, perusahaan saya memilih Manulife untuk mengelola dana pensiun saya.

Berikut No seri 00000426717 periodenya 28 Nov 2008 - 28 Nov 2016. Atas nama Maresca Cicilia.

Adnan
Jl AP Pettarani E 22/43 Makassar
high.vertical@gmail.com
08194277788



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?