detikcom

First Media Menaikkan Tarif dan Bandwidth Tanpa Persetujuan Pelanggan

Heintje - suaraPembaca
Jumat, 12/03/2010 13:56 WIB
FOTO: /ilustrasi ist.
Jakarta - Sangat disayangkan First Media suatu perusahaan Provider Internet terbesar seenaknya menaikkan bandwidth dari 384 Kbps ke 512 Kbps dan harga tanpa persetujuan dari pelanggannya. Mereka beralasan bahwa seluruh pelanggannya sudah diberitahukan melalui email.

Walaupun begitu tetap saja First Media tidak bisa menaikkan bandwidth tanpa persetujuan saya sebagai pelanggan dengan alasan apa pun. Permintaan saya dari awal berlangganan adalah 384 Kbps.

Saya sudah komplain ke Customer Care tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Bahkan, hanya jawaban yang membela diri. Saya merasa dirampok hak-hak saya untuk menikmati Internet 384 kbps oleh First Media.

Maka melalui surat pembaca ini saya menuntut First Media untuk mengembalikan hak-hak saya untuk menikmati Internet 384 Kbps. Bukannya 512 Kbps. Hargailah pelanggan anda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Heintje
Tanah Abang Jakarta Pusat
heinscoal@yahoo.com
08551012345



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%
Poling Index »

Siapakah yang Anda anggap benar dalam kasus APBD DKI 2015?