detikcom

First Media Menaikkan Tarif dan Bandwidth Tanpa Persetujuan Pelanggan

Heintje - suaraPembaca
Jumat, 12/03/2010 13:56 WIB
FOTO: /ilustrasi ist.
Jakarta - Sangat disayangkan First Media suatu perusahaan Provider Internet terbesar seenaknya menaikkan bandwidth dari 384 Kbps ke 512 Kbps dan harga tanpa persetujuan dari pelanggannya. Mereka beralasan bahwa seluruh pelanggannya sudah diberitahukan melalui email.

Walaupun begitu tetap saja First Media tidak bisa menaikkan bandwidth tanpa persetujuan saya sebagai pelanggan dengan alasan apa pun. Permintaan saya dari awal berlangganan adalah 384 Kbps.

Saya sudah komplain ke Customer Care tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Bahkan, hanya jawaban yang membela diri. Saya merasa dirampok hak-hak saya untuk menikmati Internet 384 kbps oleh First Media.

Maka melalui surat pembaca ini saya menuntut First Media untuk mengembalikan hak-hak saya untuk menikmati Internet 384 Kbps. Bukannya 512 Kbps. Hargailah pelanggan anda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Heintje
Tanah Abang Jakarta Pusat
heinscoal@yahoo.com
08551012345



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?