detikcom

First Media Menaikkan Tarif dan Bandwidth Tanpa Persetujuan Pelanggan

Heintje - suaraPembaca
Jumat, 12/03/2010 13:56 WIB
FOTO: /ilustrasi ist.
Jakarta - Sangat disayangkan First Media suatu perusahaan Provider Internet terbesar seenaknya menaikkan bandwidth dari 384 Kbps ke 512 Kbps dan harga tanpa persetujuan dari pelanggannya. Mereka beralasan bahwa seluruh pelanggannya sudah diberitahukan melalui email.

Walaupun begitu tetap saja First Media tidak bisa menaikkan bandwidth tanpa persetujuan saya sebagai pelanggan dengan alasan apa pun. Permintaan saya dari awal berlangganan adalah 384 Kbps.

Saya sudah komplain ke Customer Care tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Bahkan, hanya jawaban yang membela diri. Saya merasa dirampok hak-hak saya untuk menikmati Internet 384 kbps oleh First Media.

Maka melalui surat pembaca ini saya menuntut First Media untuk mengembalikan hak-hak saya untuk menikmati Internet 384 Kbps. Bukannya 512 Kbps. Hargailah pelanggan anda. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Heintje
Tanah Abang Jakarta Pusat
heinscoal@yahoo.com
08551012345



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Kamis, 05/03/2015 10:28 WIB
    Demam Akik dan Semangat Kemerdekaan
    Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan ditemukannya (bahan) batu permata jenis giok di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Tidak tanggung-tanggung berat giok yang ditemukan Usman (45th), seorang petani yang beralih profesi menjadi pencari batu permata ini diperkirakan seberat 20 ton.
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%
Poling Index »

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melaporkan 'dana siluman' yang muncul dalam APBD DKI sejak tahun 2012 ke KPK. Setujukah Anda dengan tindakan Ahok ini?