detikcom

Berapakah Sebenarnya Biaya Pengurusan dan Perpanjangan SIM

Ahmad Ridani - suaraPembaca
Selasa, 17/11/2009 08:19 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Saya baru saja mengurus perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) A pada mobil keliling pembuatan SIM A Poltabes Pekanbaru. Biaya untuk perpanjangan SIM sepengetahuan saya hanya 60 ribu.

Namun, ketika saya mengurus perpanjangan SIM A tersebut saya diminta tagihan biaya sebesar 160 ribu. Ketika saya protes beliau (aparat polisi) mengatakan bahwa biaya 60 ribu tersebut hanya berlaku jika pengurusannya langsung dilakukan di Poltabes Pekanbaru.

Lalu, muncul dalam benak saya kenapa harus berbeda. Menurut hemat saya seharusnya sama karena toh mobil keliling tersebut merupakan bagian dari unit kerja Poltabes Pekanbaru tersebut.

Mohon penjelasan dari Dirlantas Mabes Polri. Berapakah sebenarnya biaya pengurusan pembuatan SIM baru dan perpanjangan SIM A dan C. Apakah benar ada perbedaan biaya jika melakukan perpanjangan SIM di kantor dan mobil pelayanan SIM.

Jika tidak ada perbedaan mohon ditindak aparat yang melakukan pelanggaran tersebut. Sepengetahuan saya mobil keliling pelayanan SIM tersebut diadakan untuk memberikan pelayanan murah dan cepat untuk masyarakat.

Dan, mengutip pernyataan dari Kapolri, beliau menjamin Polri akan berubah dan tidak akan ada lagi polisi nakal pada tahun 2010. Menurut saya jika memang ingin berubah polisi harus memulai dari bagian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti proses pengurusan SIM ini. Terima kasih.

Ahmad Ridani
Pekanbaru
ahmadputra_riau@yaho.coid
076120068



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 31/03/2015 07:06 WIB
    Warisan yang Harus Diganti
    Kemacetan yang terjadi di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta sudah merupakan suguhan yang biasa buat orang-orang yang tinggal atau bekerja di kota tersebut maupun di daerah sekitarnya (Bodetabek).
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%
Poling Index »

Setujukah Anda dengan pemblokiran situs-situs online yang dinilai BNPT radikal?