detikcom

Harga Tiket KA Matarmaja 50,000 Diminta Membayar Sebesar 51,000

Ibnu Daqiqil Id - suaraPembaca
Jumat, 23/10/2009 15:19 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Pada tanggal 12 Juni 2009 saya melakukan perjalanan menggunakan Kereta Api (KA) Matarmaja jurusan Jakarta - Malang. Waktu itu saya belum pernah menaiki kereta api tersebut. Harga tiket yang seharusnya saya bayar adalah sebesar Rp 50,000 tetapi saya diminta untuk membayar sebesar Rp 51,000.

Atas perbuatan tersebut saya menghubungi Bapak Broer Rizal (Wakil Kepala Stasiun Senin) lalu menanyakan hal tersebut. Waktu itu saya mendapat jawaban bahwa kemungkinan tidak ada pengembalian uang receh (saya heran kok alasannya begitu).

Satu minggu kemudian saya berangkat lagi menggunakan KA yang sama dan masih dikenakan tambahan liar tersebut. Lalu, saya melapor lagi ke Bapak Broer Rizal. Sampai kali ke empat saya menggunakan kereta tersebut masih juga dikenakan pungutan liar.

Bayangkan ada sekitar 1.000 orang lebih dalam sekali pemberangkatan. Jika 50%-nya saja yang dikenakan pungutan liar maka sudah berapa besar kerugian yang di derita masyarakat setiap hari. Terima kasih atas perhatiaannya. 

Ibnu Daqiqil Id
Jl Pramuka No 6 Jakarta
xibnoe@gmail.com
081334221986


(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?