detikcom

Layanan Pembuatan SIM di Cianjur Sangat "Luar Biasa"

Zay - suaraPembaca
Rabu, 10/06/2009 14:31 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Pada Hari Jumat pagi tepatnya tanggal 05 06 2009 kebetulan SIM (Surat Izin Mengemudi) saya memasuki habis masa berlakunya saya berniat untuk melakukan perpanjangan dengan pergi ke Kantor Polres Cianjur. Ketika dalam perjalanan saya penasaran dan bertanya ke Petugas Polantas yang sedang bertugas di jalan raya kawasan Cianjur mengenai biaya perpanjagan SIM. Petugas polantas tersebut menjawabnya dengan kisaran harga Rp 300,000 per SIM (kebetulan saya akan melakukan perpanjangan 2 jenis: SIM A dan C).

Saya tidak merasa terkejut dengan harga segitu karena waktu saya bikin SIM sebelumnya pun harganya sekitar Rp 250,000 per lembar SIM. Dalam hati saya mungkin ada kenaikan Rp 500,000. Jadi, ya, tidak masalah dan saya melanjutkan perjalanan ke Kantor Polres Cianjur.

Ketika saya datang ke tempat pelayanan dan melakukan proses di loket pelayanan sungguh saya sangat terkejut ketika diminta untuk melakukan pembayaran administrasi. Uang yang tadinya saya siapkan dengan jumlah yang lumayan banyak untuk biaya perpanjangan 2 SIM ternyata petugas loket hanya meminta uang dengan jumlah yang tertera di papan pengumuman yaitu sebesar Rp 60,000 rupiah untuk satu permohonan perpanjangan.

Jadi untuk dua jenis permohonan perpanjangan SIM biaya keseluruhan hanya Rp 120,000 rupiah. Biaya itu di luar biaya tes kesehatan Rp 15,000 yang memang dilakukan di luar Kantor Polres Cianjur (untuk diketahui biasanya sebelum kita masuk ke arel pelayanan sudah banyak oknum yang sudah menawarkan jasa pelayanan cepat. Tapi, kali ini sungguh sangat luar biasa).

Saya hanya merasa kaget dengan pelayanan yang menurut saya sangat "luar
biasa". Maksudnya di luar kebiasaan karena sudah menjadi rahasia umum kalau biaya pelayanan publik di "Seluruh Indonesia" ini adalah ladang bisnis bagi para pelayan masyarakat tersebut.

Saya berharap semoga saja ini akan berjalan tidak hanya karena ada pergantian pimpinan di instansi tersebut. Tapi, adalah untuk menjadikan pelayan publik itu benar-benar melayani masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ada dan tidak menjadikan masyarakat itu sebagai korban pemerasan dari pelayannya.

Zay
Ciranjang Cianjur
zay_maq@yahoo.co.id
02199943783



(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?