detikcom

Mendapatkan Surat Keterangan Dokter RSIA Hermina dalam Hitungan 'Menit'

Erwin - suaraPembaca
Jumat, 22/05/2009 14:57 WIB
FOTO: /ist.
Jakarta - Saya pada tanggal 20 Mei 2009 pergi ke RSIA Hermina Podomoro untuk melakukan kontrol bulanan kehamilan istri saya. Kebetulan saya akan pergi keluar kota dengan pesawat.

Sehubungan dengan kehamilan istri saya yang telah memasuki minggu ke-28 maka maskapai penerbangan yang saya pilih meminta saya untuk melampirkan surat keterangan dari dokter. Ketika saya meminta surat tersebut pada staff rekam medis mereka menginformasikan kepada saya bahwa 'dibutuhkan waktu 2 x 24 jam' untuk 'mencetak' surat tersebut.

Menurut saya hal itu 'sangat tidak masuk akal'. Oleh karena staff tersebut hanya perlu melakukan perubahan nama pasien dan statusnya lalu di print. Karena draft untuk surat tersebut telah ada.

Saya 'sangat amat kecewa' dengan perilaku staff rekam medis tersebut karena berdalih banyak sekali yang meminta surat keterangan yang sama. Setelah saya desak dan marah ternyata hanya dalam waktu hitungan kurang dari 15 'menit' saya sudah mendapatkan surat tersebut.

Kejadian yang menimpa saya tersebut ternyata tidak sesuai dengan slogan yang dijunjung oleh Hermina Group. "Mengutamakan mutu dalam pelayanan". Seharusnya diganti dengan "mengutamakan waktu dalam pelayanan". Terima kasih.

Erwin
Sunter Jakarta
wien1606@yahoo.com
02192978958


(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?