detikcom

Kapan Pesanan Aksen Belanja BNI Sampai

Afianto - suaraPembaca
Kamis, 30/10/2008 12:14 WIB
Jakarta - Tiga minggu sudah penantianku. Tapi, ternyata Kartu kredit BNI telah membuat hatiku kecewa berat karena janji BNI palsu.

Tanggal 9 Oktober saya mengajukan permohonan barang dari Aksen Belanja yaitu 5 buah handphone (HP) Nexian 220D dan telah disetujui karena sisa dana mencukupi. Saya dijanjikan barang akan datang ke pemesan paling cepat 3 hari dan paling lama 2 minggu.

Tapi, setelah lewat 2 minggu tidak kunjung datang akhirnya saya coba telepon ke Customer Servis kartu BNI kenapa selama itu saya tunggu dan tanggal 27 Oktober 2008 saya telepon operator dia jawab akan menannyakan ke bagian pemesanan. Saya disuruh menunggu 1-2 menit. Saya tunggu sampai 5 menit tidak ada tanda-tanda lagi sehingga saya tutup telepon hal tersebut saya ulangi 2 kali dan jawabannya sama.

Tanggal 29 Oktober saya telepon ke Operator BNI lagi dan jawabannya sama akan ditanyakan ke bagian pemesanan. Tapi, saya tidak mau disuruh menunggu lama lagi. Saya langsung minta telepon vendor HP Nexian dan dikasih nomor 560 02 xxx.

Saya langung menanyakan ke vendor tersebut. Dan apa yang saya dapat dari vendor tersebut jawabannya adalah 'belum' ada Pemesanan Order (PO) dari BNI. Sungguh sungguh kecewa saya. Sebuah bank yang sudah nama di dunia internasional ternyata pelayanannya seperti itu. Kapan barang saya bisa sampai.

Afianto
Jl Malaka Hijau VIII/1
Pondok Kopi Jakarta Timur
afianto@polman.astra.ac.id
08159399110

(msh/msh)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?