detikcom

Aksen Belanja BNI Semena-mena

Slamet PS - suaraPembaca
Rabu, 15/08/2007 14:18 WIB
Jakarta - Saya pengguna aktif kartu BNI sejak 2 tahun yang lalu. Tidak ada masalah selama ini termasuk pembayaran dalam batas waktu. Seingat saya tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran setiap bulannya. Saya mencoba membeli barang yang tercantum dalam katalog Aksen Belanja BNI kira-kira 3 bulan yang lalu, Juni 2007. Berupa TV 29 inch senilai 2,7 juta dengan SmartSpending. Saya melakukan pemesanan via telepon dan diterima salah satu Customer Service (CS). Pada kesempatan tersebut saya menanyakan berapa biaya pengiriman yang akan dibebankan karena BNI mengenakan biaya tersebut kepada customer. CS menjawab bahwa perlu ada konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak penyedia barangnya dan akan dikonfirmasi dalam 2 minggu kepada saya. Saya juga berpesan bahwa jadi tidaknya saya melakukan pemesanan setelah memperoleh informasi biaya pengiriman yang dijanjikan. CS juga menambahkan bahwa jika tidak ada konfirmasi maka pemesanan secara otomatis batal. Setelah sebulan lewat dari tanggal pemesanan 2 minggu yang dijanjikan tidak ada telepon konfirmasi mengenai biaya pengiriman. Saya merasa bahwa pemesanan saya dibatalkan. Akan tetapi, saya sangat terkejut setelah menerima tagihan pada bulan berikutnya yang mencantumkan item tagihan sebesar 225 ribu untuk cicilan ke-1 barang yang saya anggap dibatalkan. Hingga saya menerima tagihan tersebut barang juga belum saya terima. Saya langsung menghubungi CS mengapa hal ini bisa terjadi dan dihubungkan dengan bagian merchandising. Merchandising Officer tersebut menjanjikan untuk melakukan pengecekan kepada bagian pengiriman dan akan memberi kabar secepatnya. Saya sempat komplain mengapa hal tersebut bisa terjadi. Barang belum diterima tetapi sudah harus membayar. Keesokan harinya, saya dihubungi oleh Merchandising Officer yang menginformasikan bahwa memang terjadi keterlambatan pengiriman dikarenakan item bonus yang dijanjikan berupa DVD Player (tercantum di katalog) belum tersedia. Berjanji akan segera mengirim barang yang dipesan jika saya setuju bonus DVD Player tersebut diganti dengan merek lain. Saya juga kembali komplain mengapa hal tersebut tidak diinformasikan kepada saya. Menurut saya hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang seyogyanya tidak dilakukan oleh sebuah perusahaan ternama seperti BNI. Dua hari kemudian, saya menerima barang yang saya pesan via ekspedisi independen. Saya menanyakan apakah ada biaya yang harus saya keluarkan. Kurir yang mengantar menjawab bahwa tidak ada biaya yang tercantum yang harus dibayar. Saya pikir waktu itu tidak ada biaya pengiriman yang dibebankan kepada saya. Tetapi, saya terkejut. Biaya pengiriman yang seyogyanya diinformasikan dari awal hingga barang diterima juga tidak ada informasi yang jelas. Muncul sebagai item tagihan sebesar 400 ribu bersama dengan item tagihan cicilan bulan ke-3 (tercantum dalam tagihan bulan Agustus 2007). Dari barang tersebut jika sebesar itu tentu saya tidak jadi memesan sebab harga barang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Saya langsung menelepon CS dan menanyakan mengapa hal tersebut terjadi. Setelah berdebat panjang dengan kesimpulan barang sudah tidak dapat dikembalikan biaya tersebut tetap harus dibayar. Padahal saya menerima barang itu baru 2 bulan karena keterlambatan yang disebabkan BNI. Seolah-olah hal ini kesalahan saya semata. Padahal dari awal kesalahan dilakukan oleh BNI. Hingga surat pembaca ini saya kirimkan saya masih tidak habis mengerti. Untuk BNI mohon melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan sehingga dapat bersaing dalam dunia global. Slamet PS Jl Raden Patah 21 Bandung slametps@gmail.com 0817210728 (msh/msh)

Share:
Baca Juga



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
82%
Kontra
18%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?